Rekomendasi Hukum Untuk Ojek Online

Ketiadaan peraturan perundangundangan ini juga berimbas pada tindakan pemerintah yang harus sesuai dengan undang-undang (rechtmatigheid). Bagaimana cara pemerintah daerah merumuskan pengaturan ojek online?. Sementara situasi saat ini tidak memungkinkan dengan tidak adanya ketentuan perundang yang lebih tinggi sebagai pedoman dan sumber kewenangan atas tindakan pemerintah dibidang tersebut.

Sebenarnya, pemerintah bisa saja melarang kegiatan usaha ojek online dari awal usaha ini muncul ke permukaan dengan alasan melaksanakan peraturan perundangundangan. Kewenangan melarang kegiatan perdagangan barang atau jasa tersebut dibenarkan oleh Undang-Undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 35 ayat (1) huruf g UU Perdagangan.

Pemerintah bisa saja melarang usaha ojek online ini dengan alasan melaksanakan ketentuan UU LLAJ yang tidak mengakui keberadaan ojek online sebagai angkutan umum. Tapi, pada saat itu terjadi perbedaan pendapat dari kubu pemerintah antara Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan, yang tidak mengakui keberadaan ojek online dengan Presiden Jokowi yang mengatakan bahwa ketiadaan aturan tidak boleh menghambat inovasi. Tapi sayangnya, dukungan Presiden Jokowi terhadap ojek online ini tidak diikuti dengan langkah nyata merevisi UU LLAJ maupun menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai payung hukum keberadaan ojek online.

Tidak adanya langkah nyata tersebut telah membuat nasib ojek online terombang-ambing ketidakpastian hukum seiring berjalannya waktu sampai hari ini. Kini, keberadaan ojek online butuh kepastian hukum dari pemerintah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 (UU LLAJ) harus segera direvisi karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan transportasi dan pola usaha angkutan umum saat ini.

Namun, nampaknya hal tersebut sangat mustahil dilakukan jelang pemilu 2019. Untuk memenuhi kepastian hukum, pengaturan ojek online, mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan , maka pemerintah dapat menerbitkan UndangUndang Perubahan yang merubah beberapa ketentuan pasal dalam UU LLAJ. Subtansi dari UU Pe r ubahan UU LLAJ ini, bisa dilakukan dengan menambahkan de? nisi transportasi non konvensional/online ke dalam angkutan, kendaraan bermotor, dan/atau kendaraan bermotor umum. Atau menambahkan pasal yang berisi de? nisi dan mengatur pelayanan transportasi umum berbasis online.

Menerbitkan UU Perubahan jauh lebih efektif ketimbang merevisi UU LLAJ secara keseluruhan mengingat kita akan memasuki tahun politik 2019. Sekarang tinggal menunggu langkah nyata dan keseriusan pemerintah untuk menyelesaikan persoalan hukum yang terus melilit keberadaan ojek online ini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *